Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran siluman sebesar Rp1,471 triliun
JAKARTA, The Royal Indonesia TV – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran siluman sebesar Rp1,471 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2012. Anggaran siluman tersebut ditemukan di empat satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Empat SKPD ialah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).”Hasil audit APBD DKI 2012, kami temukan anggaran siluman senilai Rp1,471 triliun,” ungkap Kepala BPKP Mardiasmo dalam acara Seminar Loka Karya (Semiloka) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Balai Kota Jakarta kemarin.
Menurut Mardiasmo, anggaran siluman yang ditemukan dari empat dinas itu tidak sesuai prosedur anggaran yang normal atau tidak ada di dalam pembahasan keuangan sebelumnya. Dalam penetapan APBD DKI Jakarta 2012, pihaknya menemukan anggaran siluman sebesar Rp1,068 triliun.
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendetail anggaran siluman bertambah sebanyak Rp395 miliar. Tidak hanya di APBD murni, lanjut Mardiasmo, dalam APBD Perubahan pun ditemukan anggaran siluman senilai Rp8,32 miliar.”Anggaran siluman itu ada dalam mata anggaran bantuan sosial dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada,” ungkapnya.
Anggaran itu muncul tidak sesuai prosedur pembahasan anggaran. Tiba-tiba muncul dengan jumlah yang tidak kecil dan tanpa prosedur normal. Mardiasmo menduga, anggaran siluman ini ada karena ada koordinator yang mengoordinasi penerima bantuan sosial dan hibah. Koordinator tersebut diduga mendapat bayaran dari pencairan anggaran bantuan sosial dan hibah tersebut dari penerima.
Saat ini, kata Mardiasmo, pihaknya masih melakukan penyidikan siapa yang memberi masukan dan menyetujui anggaran tersebut. Agar hal tersebut tidak terulang kembali, Mardiasmo menyarankan, Pemprov DKI segera menerapkan e-budgeting untuk penyusunan APBD DKI. Dengan ebudgetting, keberadaan anggaran siluman diharapkan dapat dihilangkan.”Jika sudah di ebudgeting, anggaran akan terkunci dan tidak bisa lagi diganggu gugat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti laporan yang diberikan BPKP mengenai anggaran siluman yang dilakukan empat dinas di era kepemimpinan sebelumnya.”Ini kan baru temuan. Kami serahkan kepada BPKP dan KPK untuk proses temuan tersebut,” ungkapnya.
Agar tidak terulang kembali ada temuan anggaran siluman dalam APBD 2013, Jokowi segera membangun dan memperbaiki sistem yang ada salah satu langkahnya dengan menerapkan sistem e-budgeting di website Pemprov DKI serta memasang poster-poster di kantor kelurahan, kecamatan, hingga RT/RW. “Dalam poster nanti semua akan terpampang, dari mulai mata anggaran, volume jumlah anggaran program kerja, sampai pihak yang bertanggung jawab. Jadi, kalau mau komplain ke siapa, ada nomornya di poster itu,” paparnya.
Menurut Jokowi, dalam menerapkan sebuah sistem yang transparan, masyarakat harus ikut berperan dan berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan anggaran. Dia pun mengklaim Pemprov DKI sudah menerapkan pajak onlinepada hotel, hiburan, restoran, dan parkir sejak Januari lalu.
Mengenai e-budgeting, lanjut Jokowi, pihaknya masih menyiapkan sistem tersebut. Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran akan terkunci dan tidak bisa ditikung dari belakang seperti temuan anggaran siluman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menambahkan, pihaknya tidak bisa sembarangan menyelidiki temuan BPKP atas temuan anggaran siluman yang dilakukan empat SKPD tersebut. Anggaran siluman itu ada lantaran sistem yang bermasalah.
”Kami harus temui dulu kesalahan dan kerugiannya. Laporan ini kan belum ada bukti perbuatan melawan hukumnya. Kami ke sini untuk melakukan pencegahan,” ucapnya.
Posted By : Lensa Jakarta
News Source : Humas KPK / Seputar Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar