Menko Polhukam Djoko Suyanto (Foto Dok : ANTARA)
Jakarta, The Royal Indonesia TV - Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Jawa Timur saat ini sedang mengusahakan proses rekonsiliasi antara warga Syiah yang sementara ditempatkan di rumah susun (Rusun) Sidoarjo dan masyarakat Sampang guna mencari alternatif terbaik. Pemerintah sendiri menawarkan dua opsi.
"Proses rekonsiliasi sekarang sedang berjalan. Dan Pemda Jatim telah menunjuk Rektor IAIN Sunan Ampel sebagai leading sector untuk mengupayakan rekonsiliasi dan mempertemukan antara warga pengungsi dan masyarakat Sampang," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (15/7) sore. Rapat membahas khusus rekonsiliasi dan peningkatan pembangunan di Madura dan sekitarnya.
Bagian terpenting dari upaya ini adalah menyelamatkan warga pengungsi. Pengungsi ini berjumlah 235 jiwa dengan 69 Kepala keluarga. Dengan alasan kemanusiaan saat ini mereka ditempatkan di Rusun Sidoarjo setelah sebelumnya di Gedung Olah Raga (GOR) Sampang. Penempatan di Rusun ini sifatnya sementara sambil menunggu proses rekonsiliasi.
"Jadi, yang dilakukan oleh Pemda, pertama adalah pada saat awal kerusuhan dievakuasi di GOR. Kemudian karena eskalasi, tidak memungkinkan mereka berada di GOR tersebut, maka dipindahkan ke rumah susun di Sidoarjo," Djoko menambahkan.
Kebutuhan sehari-hari para pengungsi, baik itu makan, minum, listrik, semuanya ditanggung oleh Pemda. "Bahkan sekarang sudah mulai dibuka kelas bagi anak-anak yang berada di tempat pengungsian," ujar Djoko.
GOR Sampang sangat tidak kondusif karena tidak ada privasi, antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain bercampur aduk. "Mereka dipindahkan ke Rusun yang ada kamar, ada dapur, memiliki privasi tersendiri per kepala keluarga. Penempatan sementara di Rusun lebih memanusiakan mereka dibanding di GOR Sampang," Djoko menjelaskan.
Terkait proses rekonsiliasi, lanjut Djoko, pemerintah memberikan 2 opsi. Pertama, apakah para pengungsi bisa kembali ke Sampang, dengan catatan tidak ada lagi resistensi masyarakat Sampang. Atau opsi yang kedua, yaitu jika tidak mungkin kembali ke tempat asal, apa mungkin diupayakan ke tempat lain di sekitar wilayah Madura. "Namun, pemerintah berharap, warga pengungsi masih bisa kembali ke tempat asal mereka," Djoko menegaskan.
Proses-proses ini dan opsi tersebut yang akan digodok oleh tim rekonsililasi bersama Pemda Jatim.
Setelah proses rekonsiliasi selesai, akan ada nota kesepahaman terkait upaya penataan kembali, baik itu infrastruktur ataupun hunian. "Presiden telah menugaskan kementerian dan lembaga yang terkait, seperti PU, Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpera sekaligus merumuskan rencana infrastruktur terkait pendidikan maupun kesehatan," ujar Djoko. "Yang diurusi bukan hanya pengungsi itu, tapi juga masyarakat di sekitarnya," tandasnya.
Dalam rapat terbatas tadi hadir diantaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menag Suryadharma Ali, Mendikbud M. Nuh, Menkeu Chatib Basri, dan Menteri PU Djoko Kirmanto.
Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (15/7) sore. Rapat membahas khusus rekonsiliasi dan peningkatan pembangunan di Madura dan sekitarnya.
Posted By : Lensa Surabaya / Lensa Jakarta
News Source Situs Web Resmi Presiden Republik Indonesia - Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar