.jpg)
Capres Joko Widodo saat bertemu ratusan warga korban lumpur Lapindo bersama Serikat Rakyat Miskin Indonesi, di Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 29/5 (foto: VOA/Petrus Riski).
Dikatakan oleh Maskur, doa bersama ini dilakukan untuk menghormati serta mendoakan arwah para leluhur, yang makamnya tertimbun di dalam kolam penampungan lumpur.
“Insya Allah, walaupun ini karena bersejarah, ini tiap tahun harus diperingati. Mengenang, karena ingat jasa-jasa, karena harta yang ditinggalkan kepada kita ini dari leluhur. Jadi kita tidak bisa menghilangkan begitu saja (tradisi doa bersama),” kata Maskur.
Tugu peringatan dan dua orang manusia lumpur menuntut keadilan dalam peringatan 8 tahun musibah lumpur Lapindo, Kamis, 29 Mei 2014 (Foto: VOA/Petrus Riski)
Selain doa bersama, korban lumpur Lapindo bersama aktivis pecinta lingkungan melakukan aksi melarung ogoh-ogoh berbentuk pemilik Lapindo Brantas, yakni Aburizal Bakrie, yang diangap bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan yang dialami warga Sidoarjo.
Kusro, seorang korban lumpur Lapindo yang sering datang ke atas tanggul berharap, ada percepatan pembayaran ganti rugi tanah dan rumah miliknya yang sudah tenggelam oleh lumpur, agar dapat melanjutkan hidup yang lebih baik. Selain kehilangan rumah dan tanah kelahirannya, Kusro juga harus kehilangan pekerjaan sebagai petani, dan sekarang harus beralih profesi sebagai penjual jamu keliling untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Kusro, seorang korban lumpur Lapindo yang sering datang ke atas tanggul berharap, ada percepatan pembayaran ganti rugi tanah dan rumah miliknya yang sudah tenggelam oleh lumpur, agar dapat melanjutkan hidup yang lebih baik. Selain kehilangan rumah dan tanah kelahirannya, Kusro juga harus kehilangan pekerjaan sebagai petani, dan sekarang harus beralih profesi sebagai penjual jamu keliling untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
“Baru dapat 75 persen pembayaran ganti rugi. Sisanya tinggal 50 juta yang belum dibayarkan oleh Lapindo,” demikian ungkap Kusro dalam bahasa daerah.
.jpg)
Warga setempat melarung ogoh-ogoh ke kolam penampungan lumpur, menandai peringatan delapan tahun musibah lumpur Lapindo, Kamis, 29 Mei 2014 (Foto: VOA/Petrus Riski)
Desakan untuk segera melunasi pembayaran ganti rugi, karena warga lain yang terdampak lumpur namun berada di luar peta area terdampak, telah dilunasi pembayaran ganti ruginya oleh pemerintah.
Supari, warga korban lumpur Lapindo lainnya menyerukan pemerintah harus bersikap adil dengan mempercepat pelunasan pembayaran ganti rugi warga yang terdampak langsung, yang selama delapan tahun harus meninggalkan rumah dan belum jelas kehidupannya akibat belum menerima ganti rugi.
“Siapa pun yang membayar, biar pun negara biar pun swasta, kami ndak lihat dari situ, yang penting selesaikan. Jangan kami dibikin cemburu sosial, jangan kami lalu dibikin sakit hati, dengan kondisi yang diluar tanggul yang (rumahnya) masih bisa dipakai istirahat dipakai tidur, dipakai macam-macam itu masih bisa digunakan, itu dibayar dengan lunas, meski pun pakai uang negara dan uang siapa itu. Ngapain tidak yang delapan tahun ini diselesaikan,” kata Supari.
Sementara itu peringatan delapan tahun lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo juga menjadi kesempatan bagi alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Djaja Laksana untuk terus menyerukan penghentian semburan lumpur dengan menggunakan bendungan Bernoulli karyanya.
Djaja Laksana yang sejak awal semburan lumpur terus menyuarakan gerakan stop lumpur berharap, pemerintahan yang baru nanti memiliki itikad baik untuk mau menghentikan semburan lumpur, yang menurutnya dapat dihentikan dalam waktu enam bulan bila dirinya diberi kepercayaan.
“Kalau semua lancar perkiraan enam bulan bisa, pasti. Semua asal lancar tidak ada gangguan ini dan itu semua lancar, enam bulan. Saya kira tidak perlu saya ajukan, pemerintah baru saya kira sudah tahu, tapi kalau belum tahu saya akan ajukan,” kata Djaja Laksana.
Supari, warga korban lumpur Lapindo lainnya menyerukan pemerintah harus bersikap adil dengan mempercepat pelunasan pembayaran ganti rugi warga yang terdampak langsung, yang selama delapan tahun harus meninggalkan rumah dan belum jelas kehidupannya akibat belum menerima ganti rugi.
“Siapa pun yang membayar, biar pun negara biar pun swasta, kami ndak lihat dari situ, yang penting selesaikan. Jangan kami dibikin cemburu sosial, jangan kami lalu dibikin sakit hati, dengan kondisi yang diluar tanggul yang (rumahnya) masih bisa dipakai istirahat dipakai tidur, dipakai macam-macam itu masih bisa digunakan, itu dibayar dengan lunas, meski pun pakai uang negara dan uang siapa itu. Ngapain tidak yang delapan tahun ini diselesaikan,” kata Supari.
Sementara itu peringatan delapan tahun lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo juga menjadi kesempatan bagi alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Djaja Laksana untuk terus menyerukan penghentian semburan lumpur dengan menggunakan bendungan Bernoulli karyanya.
Djaja Laksana yang sejak awal semburan lumpur terus menyuarakan gerakan stop lumpur berharap, pemerintahan yang baru nanti memiliki itikad baik untuk mau menghentikan semburan lumpur, yang menurutnya dapat dihentikan dalam waktu enam bulan bila dirinya diberi kepercayaan.
“Kalau semua lancar perkiraan enam bulan bisa, pasti. Semua asal lancar tidak ada gangguan ini dan itu semua lancar, enam bulan. Saya kira tidak perlu saya ajukan, pemerintah baru saya kira sudah tahu, tapi kalau belum tahu saya akan ajukan,” kata Djaja Laksana.
Ditempat yang sama, Calon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo hari Kamis (29/5) berjanji menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo serta persoalan kemiskinan lainnya.
Ribuan orang dari berbagai elemen seperti Korban Lumpur Menggugat serta Serikat Rakyat Miskin Indonesia, melakukan kontrak politik dengan Calon Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan peringatan 8 tahun luapan lumpur Lapindo di atas tanggul kolam penampungan di bekas Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur.
Dikatakan oleh Leni, dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Kontrak Politik ini ingin meminta kepastian komitmen Jokowi bila nanti terpilih sebagai Presiden, agar segera menyelesaikan berbagai persoalan kerakyatan dan kemiskinan, termasuk menyelesaikan persoalan korban lumpur Lapindo.
“Jika nanti Bapak Calon Presiden kita, Jokowi terpilih, harapan kami itu dia bisa menyelesaikan semua permasalahan rakyat miskin khususnya, dan seperti kesehatan, pendidikan itu yang layak, dan juga permukiman rakyat miskin jangan digusur tetapi digeser dan ditata. Begitu pun dengan penyediaan lapangan kerja, dan terkhususnya penyelesaian kasus lumpur Lapindo, dan segera menuntut, dengan cara baik itu hukum, sosial dan lingkungan. Dan terlebih lagi meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan dana talangan ganti rugi kepada para korban Lapindo,” kata Leni.
Calon Presiden Joko Widodo menyempatkan melihat langsung kondisi kolam penampungan lumpur, serta melihat patung manusia lumpur karya seniman Dadang Christanto yang dibantu para korban lumpur Lapindo. Selain itu Jokowi juga melayani jabat tangan warga yang memadati bibir tanggul, sambil mendengarkan keluhan yang diserukan warga hingga kesediaannya untuk menandatangani kontrak politik yang diajukan warga.
Joko Widodo mengatakan, dirinya telah memahami tuntutan serta harapan warga, terutama korban lumpur Lapindo, yang seharusnya mendapat pembelaan serta campur tangan dari pemerintah dan negara selaku pemegang kedaulatan rakyat.
Jokowi mengatakan, “Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara melupakan rakyat.”
Usai penandatanganan kontrak politik, Jokowi juga menerima deklarasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat, serta beberapa kelompok dari partai politik diluar 5 partai yang mengusung dan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.
Diungkapkan oleh korban lumpur Lapindo, Abdul Fattah, momentum Pemilihan Presiden ini diharapkan dapat menjadi sarana agar para pemimpin bangsa dan pemerintah mau memperhatikan permasalahan yang dihadapi rakyatnya, terutama korban lumpur Lapindo.
“Mudah-mudahan sebelumnya Pilpres ini, pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mendengarkan, dan segera membayar (ganti rugi) sebelum Pemilihan Presiden digelar. Didukung pak Jokowi, Calon Presiden RI, mudah-mudahan,” kata Abdul.
Dukungan warga korban lumpur Lapindo kepada Jokowi, menurut Supari, didasari atas rekam jejak Jokowi yang mau turun kebawah mendengarkan rakyat, serta bertindak cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawabnya. Dukungan kepada Jokowi nampak dari banyaknya spanduk bertuliskan Presidenku Joko Widodo, Jujur, Merakyat, Sederhana, yang dipasang di hampir seluruh badan tanggul lumpur maupun di pinggir-pinggir jalan raya.
“Kami kenapa kok ke pak Jokowi, dengan harapan nanti pak Jokowi memang benar-benar bisa menyelesaikan dan menuntaskan penderitaan dari korban lumpur yang 8 tahun terkatung-katung ini, Kami kalau dengan pak Jokowi insya Allah saya optimis,” ujar Supari.
Calon Presiden Joko Widodo menyempatkan melihat langsung kondisi kolam penampungan lumpur, serta melihat patung manusia lumpur karya seniman Dadang Christanto yang dibantu para korban lumpur Lapindo. Selain itu Jokowi juga melayani jabat tangan warga yang memadati bibir tanggul, sambil mendengarkan keluhan yang diserukan warga hingga kesediaannya untuk menandatangani kontrak politik yang diajukan warga.
Joko Widodo mengatakan, dirinya telah memahami tuntutan serta harapan warga, terutama korban lumpur Lapindo, yang seharusnya mendapat pembelaan serta campur tangan dari pemerintah dan negara selaku pemegang kedaulatan rakyat.
Jokowi mengatakan, “Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara melupakan rakyat.”
Usai penandatanganan kontrak politik, Jokowi juga menerima deklarasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat, serta beberapa kelompok dari partai politik diluar 5 partai yang mengusung dan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.
Diungkapkan oleh korban lumpur Lapindo, Abdul Fattah, momentum Pemilihan Presiden ini diharapkan dapat menjadi sarana agar para pemimpin bangsa dan pemerintah mau memperhatikan permasalahan yang dihadapi rakyatnya, terutama korban lumpur Lapindo.
“Mudah-mudahan sebelumnya Pilpres ini, pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mendengarkan, dan segera membayar (ganti rugi) sebelum Pemilihan Presiden digelar. Didukung pak Jokowi, Calon Presiden RI, mudah-mudahan,” kata Abdul.
Dukungan warga korban lumpur Lapindo kepada Jokowi, menurut Supari, didasari atas rekam jejak Jokowi yang mau turun kebawah mendengarkan rakyat, serta bertindak cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawabnya. Dukungan kepada Jokowi nampak dari banyaknya spanduk bertuliskan Presidenku Joko Widodo, Jujur, Merakyat, Sederhana, yang dipasang di hampir seluruh badan tanggul lumpur maupun di pinggir-pinggir jalan raya.
“Kami kenapa kok ke pak Jokowi, dengan harapan nanti pak Jokowi memang benar-benar bisa menyelesaikan dan menuntaskan penderitaan dari korban lumpur yang 8 tahun terkatung-katung ini, Kami kalau dengan pak Jokowi insya Allah saya optimis,” ujar Supari.
Posted By : Lensa Surabaya
News Source : VOA - Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar