Pemerintah Tak Akan Biayai Kepulangan TKIO dari Arab Saudi

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat

Jakarta, The Royal Indonesia TV - Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan membiayai kepulangan TKI overstayers (melebihi izin tinggal)   yang saat ini berada di Arab Saudi. Pemerintah menganggap para TKI itu mampu membiayai kepulangan dirinya setelah mendapatkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP). 

"Pemerintah tidak akan membiayai kepulangan mereka dari Arab Saudi. Jadi mereka pulang secara mandiri," ujar Sesmenko Kesra Sugiharto di kantor Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).

Menurut Sugiharto, para TKI yang bekerja di Arab Saudi umumnya berkemampuan untuk dapat pulang ke Tanah Air. "Sebenarnya mereka mampu," imbuhnya.

Pemerintah memperkirakan ada sekitar 20 persen warga Indonesia yang berada di Arab akan kembali di Tanah Air. Saat ini, terdata sekitar 68 ribu lebih warga Indonesia yang mendaftarkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP).

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat juga menilai hal yang sama soal kesanggupan WNI untuk pulang secara mandiri.

"Banyak dari mereka yang memakai gelang atau perhiasan emas besar-besar," kata Jumhur.
Amnesti atau pengampunan yang diberikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia overstayers (melebihi izin tinggal) jangan diprovokasi. Pemerintah sudah bekerja secara maksimal untuk melayani mereka yang melakukan pemutihan di KJRI Jeddah, Arab Saudi.

Demikian disampaikan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dalam dialog Prime Time di MetroTV Jakarta, Selasa petang (11/06). Posted By : Lensa Jakarta News Source : Humas BNP2TKI / Detik News